Berita Grup

Memapas Senjang Di Tapal Batas | Bagian 01

By 22 August 2019 No Comments

Mengurus pekarangan rumah selalu lebih rumit dibanding mempercantik ruang tengah. Selain sulit dijangkau, daya tarik pekarangan rumah juga tidak sepopuler ruang tengah. Tiada tuan rumah yang sudi menjamu tamunya di pekarangan. Itulah mengapa, rupa-rupa karya seni dan pajangan terbaik selalu diletakkan di ruang tengah, bukan di pekarangan.
Padahal, peran pekarangan rumah tidak bisa dipandang sebelah mata. Di mata petandang, ia laksana cermin yang merefleksikan kepribadian Sang Tuan Rumah. Jikalau banyak sampah dan kotoran, maka hasrat bertamu akan terancam buyar. Sebaliknya pun demikian. Tatkala ditanami beragam bunga yang indah dan cantik, mata siapa pula yang tidak akan melirik?
Hanya saja, mempercantik pekarangan rumah tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau asal-asalan. Dibutuhkan tiga perkara, yakni kegigihan, keuletan, dan kesabaran. Apalagi ketika “rumah” itu bernama Indonesia—negara dengan “pekarangan rumah” terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada.

***

 

Sejak zaman penjajahan dulu, pembangunan Nusantara memang selalu dimulai dan difokuskan pada “ruang tengah” bernama pulau Jawa. Dengan bertumpu pada Batavia sebagai titik pusat pemerintahan dan ekonomi, Belanda membangun berbagai infrastruktur dasar yang diperlukan. Sebut saja pelabuhan, stasiun, ataupun bandar udara.

Diskursus ini kemudian berlanjut dan dipraktikkan pada awal masa kemerdekaan. Apalagi ketika memasuki masa Orde Baru, pembangunan bernuansa Jawa sentris menjadi sangat lekat dan dilakukan secara lebih masif. Cara ini terus berlangsung hingga awal periode reformasi.

Alhasil, buah pembangunan itu terhampar rata di sekujur pulau Jawa. Mulai dari gedung pencakar langit, jalan tol berkilo-kilometer, pusat perbelanjaan megah, hingga segudang fasilitas modern, dapat dengan mudah kita temui di pulau seluas 128,29 ribu km2 ini.

Seperti kata pepatah, di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Penyebaran penduduk pun terkonsentrasi dari Ujung Kulon hingga Banyuwangi. Badan Pusat Statistik (2015) menyebutkan ada sekitar 145 juta jiwa penduduk, atau lebih dari setengah total jumlah penduduk Indonesia, yang bermukim di tanah Jawa.

Terpusatnya pembangunan di pulau Jawa, tentu membawa dampak bagi daerah lainnya. “Pekarangan rumah” berupa daerah perbatasan seringkali terabaikan. Buktinya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara daerah tengah dan pinggiran menjadi sangat jomplang. Mari kita cermati grafik di bawah ini.

Nilai IPM daerah perbatasan seperti Papua (60,06), Papua Barat (63,74), Nusa Tenggara Timur (64,39), dan Sulawesi Barat (65,10) berada jauh di bawah nilai rata-rata IPM secara nasional (71,39). Dibandingkan dengan ibukota Jakarta (80,06), nilai IPM daerah perbatasan ibarat langit dan bumi. Jauh sekali!

Padahal, sumber kekayaan alam Indonesia sejatinya terletak di “pekarangan rumah”. Papua, misalnya. Daerah yang dulunya dikenal dengan nama Irian Jaya itu dianugerahi komoditas logam yang melimpah, lahan sawit yang subur, hingga deretan hutan hujan yang lebat. Sayangnya, berbagai kekayaan alam tadi belum bisa diejawantahkan dalam pembangunan yang mumpuni, baik dari sisi infrastruktur, fasilitas pendukung, maupun kualitas sumber daya manusia.

Bila kita mau belajar dari sejarah, peran daerah perbatasan sebenarnya sangat vital. Taruhannya juga tidak main-main, yakni kedaulatan bangsa. Sebagai contoh, mari kita tengok kisah sengketa pulau Sipadan dan Ligitan beberapa tahun silam.

Kala itu, kita harus merelakan dua pulau yang berada di selat Makassar tersebut berpisah dari pangkuan Ibu Pertiwi. Tepat pada 17 Desember 2002, International Court of Justice (ICJ) memutuskan Sipadan dan Ligitan resmi menjadi daerah teritorial Malaysia. Salah satu alasannya sangat sederhana. Ringgit lebih banyak digunakan untuk transaksi ekonomi penduduknya ketimbang Rupiah.

Cerita Sipadan dan Ligitan sontak menjadi tamparan keras bagi kita semua. Analogi yang dipilih hakim ICJ sangat jelas: semakin tinggi tingkat kepercayaan daerah terhadap suatu mata uang, semakin tinggi pula campur tangan Sang Pemilik mata uang terhadap pembangunan daerah tersebut. Dengan kata lain, kita tidak cukup serius menyatukan dan mempersatukan “pekarangan rumah” NKRI.

Tentu saja, ke depan kita tidak boleh alpa lagi. Pembangunan daerah perbatasan harus menjadi prioritas bangsa ini. Jangan karena terus-menerus tertinggal, pekarangan rumah yang lengkap dan asri terpaksa harus berpisah atau memisahkan diri. Gelora itu mesti kita patri dalam hati seraya meresapi makna semboyan yang sudah tidak asing lagi di telinga: “NKRI harga mati!”

Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan upaya yang serius dalam membangun daerah perbatasan. Ini terbukti dari diberlakukannya PP Nomor 78/2014 yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Perpres Nomor 131/2015.

Dari sana, kita bisa mengetahui 6 kriteria daerah terdepanterluar, dan tertinggal (3T) yang menjadi acuan pemerintah. Mereka adalah (i) perekonomian masyarakat; (ii) sumber daya manusia; (iii) sarana dan prasarana; (iv) keuangan daerah; (v) aksesibilitas; dan (vi) karakteristik daerah.

Hasilnya, ada 122 kabupaten yang tersebar di 24 provinsi yang masuk kategori daerah tertinggal. Dari jumlah tersebut, 94 kabupaten (77,05 persen) di antaranya berasal dari wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), yakni Papua, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Bila diteliti lebih dalam, Papua tercatat sebagai provinsi penyumbang daerah tertinggal terbanyak, yaitu 26 kabupaten (21,31 persen).

Sajian data tersebut memberi rambu-rambu yang jelas untuk menentukan arah percepatan pembangunan di daerah 3T. Memapas tingginya kesenjangan di KTI, khususnya Papua, harus menjadi daftar lakon (to-do-list) nomor satu apabila bangsa ini ingin maju. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab melakukannya?

Dalam membangun suatu bangsa, tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Ada peranan atau kedudukan pihak swasta dan masyarakat yang juga tidak kalah penting. Sebab dalam memacu putaran roda ekonomi riil, korporasi dan individu masyarakat justru merupakan pemegang kendali yang sebenarnya.

Lantas, bagaimana cara yang paling tepat dalam membangun daerah tertinggal? Langkah pertama adalah menciptakan pusat ekonomi baru yang bersinergi dengan kearifan lokal. Artinya, teknologi, keahlian, investasi, dan sumber daya yang diangkut dari luar daerah tertinggal, mesti bersatu-padu dengan tenaga kerja lokal. Supaya kualitas sumber daya manusia yang tadinya terbelakang, bisa turut maju dan berkembang.

Langkah selanjutnya adalah memastikan hasil pembangunan tetap bercokol di daerah asal. Tatkala pusat ekonomi sudah dibangun, manisnya perasan madu pembangunan harus menetes di sekitarnya. Jangan diangkut semua. Mesti ada yang tersisa, baik berupa pendapatan daerah, infrastruktur penunjang, bantuan sosial, pendidikan, maupun sarana dan prasarana umum.

Terakhir, menjaga kesinambungan. Bila kedua langkah di atas dilakukan secara konsisten, maka penanggalan status daerah tertinggal hanya tinggal menunggu waktu saja. Sebab pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, listrik, pelabuhan, dan bandar udara akan terlaksana sejalan dengan kebutuhan warganya.

Leave a Reply