Berita Industri

Penantian panjang petani Merauke jadi plasma sawit

By 28 January 2019 No Comments

Merauke, daerah pesisir Papua Barat topografinya datar. Cocok untuk dijadikan lahan pertanian termasuk perkebunan. Kelapa sawit juga cocok dikembangkan di sana. Beberapa investor sudah masuk dan membuka kebun kelapa sawit.

Sebagaimana diatur baik oleh Permentan, Permen KLHK dan Permen ATR/BPN maka perusahaan harus membuka kemitraan minimal 20%. Penduduk Merauke menyambut datangnya  investor ini dan berharap mereka juga bisa jadi petani plasma.

Abraham Tiolmen, Ketua Koperasi Iskammekai dan Richard Nasai Koula, Ketua Koperasi Ingash Ghuzi, Merauke adalah salah satu contoh penduduk yang menyambut  gembira datangnya investor sawit.

Kedua penduduk asli suka Marind ini sangat antusias ingin punya kebun sawit sendiri. “Saya ada 19 marga yang ingin maju dan sejahtera lewat sawit. Kami sepakat menyerahkan tanah adat kami untuk dibangunkan kebun plasma sawit. Kami ingin memiliki kebun sendiri dan menjadi maju seperti saudara-saudara kami di seluruh Indonesia,” kata Abraham.

Richard Nasai yang tinggal di perbatasan dengan PNG juga menyambut baik datangnya investor kelapa sawit. “Perusahaan datang dan dengan dana CSRnya sudah melakukan sesuatu untuk rakyat Papua. Rumah kami diperbaiki perusahaan sehingga layak huni,” katanya.

Masyarakat yang tinggal disekitar kebun juga selama pembangunan kebun inti dilibatkan sebagai tenaga kerja di kebun sawit. “Saya paham betul bagaimana membibitkan sawit, menanam, memelihara sampai panen. Sekarang saya ingin praktekkan di kebun milik saya sendiri,” kata Abraham.

Mereka juga sudah pernah dibawa ke Lubuk Linggau belajar pada petani plasma dan mengelola KUD. Petani kelapa sawit di Lubuk Linggau sudah sejahtera dengan KUD modern dan rata-rata memiliki kendaraan roda empat.

“Kami jadi tidak sabar melihat kemajuan saudara kami di Lubuk Linggau. Kami ingin seperti mereka,”kata Abraham.

Sayang keinginan yang kuat masyarakat Papua yang ingin maju ini terhambat oleh ulah LSM luar negeri masing-masing dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Mereka dengan gencar mengkampanyekan ke mana-mana bahwa investor datang merusak hutan Merauke sebagai paru-paru dunia.

Akibat tekanan LSM luar negeri ini investor tidak berani membangun kebun plasma. Sedang kebun inti karena sudah lama dibangun tidak diganggu. Hanya mereka tidak bisa lagi  ekspansi, bahkan di HGU milik mereka sendiri yang berupa  tutupan  karena takut dituduh merusak hutan.

“Kami bingung dengan ulah LSM ini. Mereka dengan seenaknya menyatakan tanah adat kami tidak bisa dibuka untuk kelapa sawit dan perusahaan nurut karena takut. Padahal tanah kami tidak masuk dalam kawasan hutan tetapi Areal Penggunaan Lain,” katanya.

Masyarakat sudah tidak sabar lagi dan mendesak mereka sebagai Ketua Koperasi dan Ketua Kampung untuk menyampaikan aspirasi kemana-kemana. “Kami sudah bertemu dengan bupati, gubernur dan pemerintah pusat, tetapi belum ada jalan keluar,” katanya.

Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan bertemu Presiden mereka berharap segera bisa mencapai impiannya yaitu punya kebun kelapa sawit.

Padahal masyarakat sudah bertekad ingin maju dan sejahtera. Mereka tidak mau seperti pendahulunya dianggap sebagai masyarakat primitif. “Kami ingin sejahtera dan modern. Pembukaan kebun plasma kelapa sawit merupakan jalan untuk meraihnya. Tetapi sampai sekarang belum bisa terwujud karena ulah LSM,” katanya.

Richard menyatakan dia pernah bekerjasama dengan LSM anti sawit ketika ada masalah antara perusahaan sawit dan perusahaan perkebunan di PNG. “Saya waktu itu jadi jurubicara anti sawit dan dijanjikan akan mendapat uang besar. Tetapi ketika mereka mendapat dana dari luar malah ingkar, hanya memberi janji-janji palsu,” katanya.

Baik Richard maupun Abraham sepakat bahwa mereka akan berkebun sawit secara sustainable sehingga tidak merusak lingkungan. “Kami siap berdialog dengan LSM yang ingin mempertahankan Merauke sebagai paru-paru dunia. Tetapi LSM tersebut tidak pernah mau berdialog dengan kami, pokoknya hutan tidak boleh dibuka. Mereka tidak ingin kami maju dan senang melihat kami primitif,” katanya.

Menurut Richard, LSM hanya datang lalu menjual masalah di Papua untuk mendapat dana. Setelah mendapat dana mereka sama sekali tidak mau berbagi dengan masyarakat. Mereka hanya menjual Papua untuk kepentingan dirinya sendiri.

‘Beda dengan perusahaan. Dengan dana CSR mereka membangun masyarakat. Koperasi kami sekarang baru berbisnis ternak ayam, pertanian tanaman pangan dalam skala kecil. Cita-cita kami hanyalah punya kebun plasma dan koperasi kami menjadi maju berkat kelapa sawit,” kata mereka berdua.

Mereka akan berjuang sampai kapanpun untuk punya kebun plasma sendiri. Demi kesejahteraan masyarakat mereka tidak akan pernah menyerah.

Ditemui secara terpisah, seorang eksekutif perusahaan perkebunan yang ekspansi di Papua, tetapi bukan perusahaan yang akan membangun plasma Richard dan Abraham, menyatakan kalau plasma dibangun di Papua maka berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cepat.

“Tanah adat yang diserahkan untuk membangun kebun plasma pada perusahaan kami sangat luas. Setelah dihitung-hitung satu KK bisa punya kebun plasma antara 10-20 ha. Kalau di Sumatera mereka asalnya 2 ha kemudian berkembang dengan membeli plasma lain dan membuka kebun sendiri, disini baru mulai saja sudah sangat luas,” katanya.

Sayang gangguan LSM membuat perusahaan ini juga tidak melanjutkan ekspansi di Papua. Baik kebun inti apalagi plasma sampai sekarang belum berani mereka bangun. Perusahaan ini menghasilkan consumer goods yang diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat. Kampanye merusak lingkungan di Papua dikuatirkan akan mengganggu pasar.

 

Sumber : Majalah Media Perkebunan