Beberapa waktu lalu, beredar berita tentang deforestasi yang dilakukan KORINDO Group dengan pembakaran hutan. Kabarnya dipantau melaui satelit. Pada hal ini, saya termasuk orang yang hampir tiap bulan bolak-balik Asiki dan sekitarnya, karena saya berasal dari sana dan harus selalu pulang. Isu itu muncul persis pada musim kemarau. Kebakaran hutan saat kemarau di Papua Selatan adalah hal biasa, bahkan bisa terjadi di sepanjang jalan sampai kota Merauke. Dan di sini bukan hanya KORINDO Group, tetapi sudah ada banyak perusahaan lain yang juga membuka hutan untuk perkebunan sawit.
Sejauh pengalaman yang saya lihat, masih ada bagian-bagian hutan yang dilindungi sebagai kawasan hutan alam dan hal tersebut menerima penghargaan besar dari Menteri Lingkungan Hidup (Ministry of Environment CSR AWARD 2013). Selain itu, penghargaan juga diberikan dari BKPM-KOTRA CSR EXCELLENCE AWARD 2015 (badan Koordinasi Penanaman Modal dan Korea Trade Invesment Promotion Agency) dan dari Gubernur Papua (tanggal 11 Oktober 2016) kepada KORINDO Group. Lalu bagaimana mungkin tiba-tiba ada komentar tentang perusakan hutan? Saya hanya berusaha untuk memberikan gambaran seimbang dan adil tentang apa yang terjadi di sini.
Antara Satelit KORINDO Group dan Masyarakat Adat
Kembali kepada hal satelit, deforestasi, dan khususnya kebakaran hutan. Berikut ini ada beberapa catatan khusus yang saya mau sampaikan untuk diketahui bersama:
Kalau teman-teman tanya kami tentang asap yang dipantau melalui satelit, maka kami akan menjawab: Asap yang mana? Kalau terbakar di musim kemarau, itu adalah hal biasa di sini. Di sini adalah “flat-area” (daerah datar) sehingga ketika musim hujan, semua digenangi air dan menjadi hijau kembali. Jadi masalahnya di mana? Saya dengar isu satelit ini sudah sampai ke luar negeri (termasuk Amerika Serikat).
Tetapi apakah teman-teman pernah berpikir tentang ribuan karyawan yang ada di sini, anak-anak Papua yang sekolah di sini, serta masyarakat yang kesehatannya dilayani di sini? Kalau KORINDO Group angkat kaki, siapa yang akan bertanggung jawab atas semua ini? Kita ini akan menimbulkan masalah baru yang lebih fatal dan mematikan. Saya yakin kalau cara berpikir masyarakat di sini tidak seperti itu, karena pasti akan menyusahkan banyak orang..
KORINDO Group berencana dalam tahun 2017 untuk membangun pabrik yang memproduksi “minyak makan”. Ini artinya pabrik minyak goreng buatan Papua Selatan, supaya harganya murah. Lalu isu satelit menghambat semua perubahan yang sementara terjadi di sini. Tapi kami akan tetap jalan
Memang benar bahwa ada banyak keluhan masyarakat bahwa hutan adat di dalamnya memiliki banyak sumber-sumber kehidupan; hewan-hewan, sumber air, tempat keramat, dan lainnya yang dikatakan dibongkar oleh perusahaan. Tetapi itu juga bisa terjadi karena masyarakat sendiri tidak mempunyai peta wilayah adat. Hal tersebut juga karena masyarakat ada yang berusaha mempertahankan hutan adat, tetapi ada yang diam-diam melepaskannya lalu menjadi konflik dikalangan mereka sendiri.
Dengan demikian, masalah hilangnya hutan itu perlu tanggung jawab semua, mulai dari pemerintah sebagai pemberi izin-izin atas pengolahan hutan, investor sebagai pelaksana pengolahan hutan, dan masyarakat setempat sendiri.
*Pastor Felix Amias MSC adalah putra asli Boven Digoel Papua dan kini bertempat tinggal di Papua
